Ilustrasi Doxing (foto: hacking15.org)

Umpatan Florence dan Dosa Doxing yang Dilakukan Media

BertuturCom – Bagi pengguna media sosial secara aktif, tentu sudah tahu dan menganggap wajar jika media sosial digunakan untuk meluapkan kekesalan. Sama seperti perilaku orang memotret makanan terlebih dahulu, lalu mem-post ke Instagram atau Path sebelum melahapnya, tren media sosial menjadikan kita menganggap itu sebagai sebuah kewajaran. Tapi rupanya hal yang dianggap kewajaran bagi seseorang bisa dianggap penghinaan bagi orang lain. Seperti halnya nasib sial Florence Sihombing, yang kemudian membawanya bermalam di tahanan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Persoalannya memang sederhana, tapi tentu tidak bisa dianggap sepele. Florence dianggap menghina Yogyakarta dengan mem-post cacian di Path, setelah dia kesal tak dilayani petugas SPBU saat akan mengisi Pertamax 95 untuk sepeda motornya–karena Flo antre di antrean mobil. Mungkin hal yang lumrah untuk mencaci kota dan masyarakatnya jika itu terjadi di Jakarta, tapi bisa jadi dianggap masalah di kota yang istimewa seperti Yogyakarta. Umpatan Flo di Path itu kemudian di-capture dan disebarluaskan di media sosial, dalam waktu singkat Flo pun menjadi obyek bully dunia maya.

Kisah ini sepertinya hanya akan berujung pada cyberbullying, hal ‘wajar’ lain yang terjadi di ranah maya. Namun ‘racikan’ media massa menjadikan Flo bagai ‘santapan’ yang terus ‘dihidangkan’ di depan mata netizen kita. Tentunya dengan bumbu penyedap bernama doxing.

Doxing (atau sering juga ditulis doxxing) merupakan istilah yang digunakan para hacker untuk menyingkat document tracing atau melacak dokumen berdasarkan sumber di internet. Biasanya doxing dilakukan dengan mengungkap informasi pribadi orang yang dianggap sebagai musuh bersama para hacker. Informasi itu bisa berupa identitas, alamat rumah, foto, hingga aktivitas harian, yang kemudian disebar di internet.

Beberapa hari lalu, kelompok peretas Anonymous melakukan aksi doxing dengan sasaran polisi yang dianggap sebagai pemicu kekerasan berdarah di kota Ferguson, Amerika Serikat, dalam operasi yang dinamakan #OpFerguson. Dengan melepas informasi pribadi di internet, aksi doxing diharapkan para hacker bisa mempermalukan musuhnya di khalayak umum, bahkan menjadikannya mudah diidentifikasi untuk menjadi sasaran teror. Biasanya doxing juga disertai dengan alamat email, sehingga teror mudah dilakukan.

Sedangkan aksi doxing yang dilakukan media menjadi besar ketika Newsweek membuat laporan utama tentang pria bernama Dorian Prentice Satoshi Nakamoto, dalam artikel berjudul “The Face Behind Bitcoin”.  Meski mengungkap kehidupan detail Dorian, Newsweek dianggap tidak bisa memberikan bukti otentik bahwa Dorian merupakan Satoshi Nakamoto yang merupakan pencetus Bitcoin.

Kecaman pun tertuju kepada Newsweek yang dianggap hanya melakukan penelusuran di internet ketimbang dunia nyata. Newsweek dianggap tidak melakukan praktik jurnalisme, melainkan melakukan pekerjaan yang tidak ada bedanya dengan aksi doxing. (Tulisan lebih lengkap mengenai kasus Newsweek dan doxing tersebut bisa juga dibaca di tautan ini: Doxing dan Pelanggaran Privasi di Dunia Maya)

Entah disadari atau tidak, media massa di Indonesia juga telah melakukan aksi doxing terhadap Florence. Media massa telah mempreteli privasi Florence secara gamblang, yang kemudian juga berujung munculnya teror terhadap Florence.

Lalu apa alasan media mempreteli privasi Florence? Sebab, Florence bukan figur publik yang memang memiliki konsekuensi tiap tindakannya akan diperhatikan masyarakat. Apa menariknya makian warga pendatang biasa terhadap kota yang baru beberapa bulan ditinggali, hingga dianggap penting untuk dikupas secara habis-habisan? Jika alasannya karena melakukan penghinaan, bukankah mantan calon presiden Prabowo Subianto juga pernah menghina bangsa Indonesia dengan sebutan “naif dan goblok”? (baca di tautan ini).

Dengan memperlihatkan screenshot makian Florence, beserta foto dan komentar teman-temannya di Path, jelas ini bisa dianggap sebagai doxing yang dilakukan media. Apalagi informasi pribadi lain terus-terusan dikupas tanpa melakukan konfirmasi langsung ke yang bersangkutan, tapi hanya berdasarkan tulisan di Path, Twitter atau Facebook.

Sedangkan hal utama yang membedakan doxing dengan reporting adalah sumber yang digunakan. Jika hanya bersumber dari internet tanpa melakukan klarifikasi langsung, jelas media telah melakukan aksi doxing yang berarti juga melakukan pelanggaran privasi.

Kemudian saat melontarkan cacian, Florence juga tidak pernah mengaku sebagai mahasiswi Universitas Gadjah Mada. Tapi hanya berdasarkan status Facebook seorang dosen UGM atau informasi yang didapat di akun media sosial milik Florence, media kembali melakukan doxing. Kali ini dengan menyematkan label: “Mahasiswi S2 UGM yang menghina Yogya”.  Informasi ini tentunya menjadikan Florence mudah dicari, kehidupan dan privasinya pun terancam.

Akrobat isu juga terus dikembangkan. Salah satunya dengan mengaitkan kehidupan akademik Florence dengan posting caciannya di media sosial. Entah mengapa, netizen kita pun terbawa emosi dan mempertanyakan intelektualitas Florence. Seakan-akan kita lupa sewaktu Pemilihan Presiden bergulir beberapa waktu lalu, banyak juga akademisi dan para punggawa perguruan tinggi yang saling beradu caci maki di Twitter demi membela pilihan politiknya masing-masing. Tapi kita tidak pernah mendengar adanya kecaman massal terhadap caci-maki yang dilakukan para profesor dan guru besar itu, bukan?

Sebenarnya, Indonesia bukan tidak memiliki panduan untuk mencegah terjadinya doxing oleh media. Dewan Pers telah membuat aturan yang cukup jelas dalam Pedoman Pemberitaan Media Siber untuk mencegah terjadinya doxing. Aturan ini tercakup dalam aturan mengenai verifikasi dan keberimbangan berita.

Dalam panduan yang dibuat Dewan Pers itu tertulis:

a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.

b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

 

Media, terutama media siber, bisa saja membuat pengecualian. Tentu saja ada sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu:

1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;

2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;

3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;

4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.

 

Melihat pengecualian yang dibuat Dewan Pers, tentu kita bisa dengan mudah bertanya-tanya: apakah berita mengenai Florence benar-benar untuk kepentingan publik yang lebih mendesak.

Tulisan ini tentu tidak bermaksud untuk memberikan dukungan terhadap perilaku gegabah di media sosial seperti yang dilakukan Florence. Tapi aksi doxing yang dilakukan media tentu menimbulkan kekhawatiran terjadinya pelanggaran privasi yang lebih masif di masa depan. Sebagai institusi yang memiliki kemerdekaan yang lebih luas, tentu sangat disayangkan jika kemerdekaan itu digunakan untuk melakukan pelanggaran privasi, yang semestinya juga dilindungi Undang-undang.

The following two tabs change content below.
opini redaksi; dari ruang baca alternatif

Latest posts by Redaksi Bertutur (see all)

Comments

comments