Sumitro Djojohadikusumo

Sumitro Djojohadikusumo dan Investasi Asing

BertuturCom – 1950. Lima tahun sudah Indonesia merdeka dari penjajah. Itu tak membuat Sumitro Djojohadikusumo semringah. Mahaguru ekonomi ini gundah melihat kondisi negara yang masih berdarah-darah mempertahankan perekonomian.

Hampir tak ada kemajuan ekonomi selepas Sukarno dan Mohammad Hatta membaca teks Proklamasi pada 17 Agustus 1945. Penjajahan Jepang selama tiga tahun menyisakan luka tak terperi. Dai Nippon menutup pintu investasi ke Indonesia. Ekonomi dalam negeri lumpuh.

Penghancuran ekonomi Indonesia oleh Jepang membuat penanaman modal asing (PMA) hilang. PMA yang masih tersisa hanyalah sisa-sisa warisan kolonial Belanda. Itu pun terbatas di bidang perkebunan, pertanian, dan pertambangan.

Sumitro tak sabar ingin membalikkan keadaan. Kesempatan itu datang pada 1950. Ketika itu, kabinet Republik Indonesia Serikat (RIS) baru saja bubar. Terbentuklah Kabinet Natsir. Sumitro merupakan salah satu dari 18 anggota kabinet pimpinan Perdana Menteri Mohammad Natsir itu.

Dia mendapat amanah sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Sumitro intens membahas rencana perbaikan kondisi perekonomian dalam rapat-rapat kabinet. Kegundahaannya sejak awal masa kemerdekaan dibahas bersama para menteri lain.

Sumitro memberi usulan kongkrit. Dia menawarkan paket kebijakan bernama Rencana Urgensi Perekonomian (RUP). Inilah salah satu kebijakan awal Pemerintah Indonesia dalam mendorong pembangunan industri. Melalui RUP, industri dijadikan sebagai motor penggerak perekonomian.

RUP juga menjadi salah pedoman pertama dalam PMA. Meski begitu, RUP juga mendorong berkembangnya industri kecil dan menengah. Sasaran dari industrialisasi ketika itu adalah mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri.

Kabinet Natsir hanya berusia tujuh bulan, namun gagasan Sumitro soal industrialisasi berlanjut pada kabinet berikutnya. Kabinet Wilopo mulai memberi gambaran jelas soal industrialisasi dan investasi di Indonesia.

Kabinet Wilopo melanjutkan konsep Sumitro dengan membuka sebesar-besarnya usaha swasta untuk mengolah sumber daya alam menjadi barang industri. Ketika itu, Bank Industri Negara membantu menyediakan modal yang diperlukan swasta.

Hal tersebut menjadi arah pembangunan industri tahun-tahun berikutnya. Pemerintah terus memberi kemudahan kepada industri swasta. Kebijakan ini juga menjadi karpet merah untuk asing membuka usaha di Indonesia.

Berbagai kemudahan bagi industri terus berlanjut beberapa dekade berikutnya. Kemudahan itu dikemas dalam skema berbeda-beda. Pemerintah kembali meningkatkan kemudahan bagi industri setelah Indonesia lepas dari krisis ekonomi 1998.

Di masa kini, kemudahan bagi industri tak hanya bertujuan menarik investasi, tapi sudah jadi fenomena global. Semua negara berlomba untuk menarik modal. Dengan modal inilah ekonomi bisa bergerak dan lapangan pekerjaan terbuka.

Pemerintah saat ini memberi kemudahan pajak (tax allowance dan tax holiday) bagi industri tertentu yang memenuhi syarat. Investasi asing yang melakukan melakukan pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi di dalam negeri mendapat berbagai kemudahan.

Namun, pemerintahan sekarang tak mampu memanfaatkan dengan baik dasar-dasar industrialisasi yang dibangun Sumitro. Setelah memberi banyak kemudahan kepada industri asing, pemerintah belum mampu menarik timbal balik yang setimpal dari industri itu.

Indonesia sudah merdeka lebih dari setengah abad, namun pajak dan royalti dari industri mineral tak kunjung memuaskan. Padahal, pedoman investasi asing sudah digagas sejak 1950 silam. Hingga awal Maret 2014, hanya 25 dari 112 perusahaan mineral yang bersedia renegosiasi kontrak.

Di antara 25 perusahaan itu, tidak ada perusahaan besar ‘kelas kakap’ yang selama ini telah menggali kekayaan alam Indonesia. Renegosiasi kontrak dengan perusahaan mineral besar itu tak kunjung tuntas, sehingga potensi penerimaan negara pun berkurang.

Apakah kondisi seperti ini yang dikehendaki Sumitro ketika menaruh fondasi awal investasi asing? Yang jelas, Rencana Urgensi Perekonomian (RUP) yang digagas Sumitro sejak awal bertujuan mendorong pembangunan industri, sehingga bisa dijadikan motor penggerak perekonomian. (ikh)

* foto: wordpress

The following two tabs change content below.

Comments

comments