SBY - Boediono (Foto: ANTARA/Andika Wahyu)

Periode Kedua Kepemimpinan SBY, Langkah Penuh Kebimbangan Warisan SBY

SBY – Boediono (Foto: ANTARA/Andika Wahyu)

BertuturCom – Gaya kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terlihat berbeda di periode kedua. Kali ini presiden yang dikenal dengan SBY ini tidak lagi didampingi sosok Jusuf Kalla yang dikenal sebagai penginjak pedal gas. Hati SBY di periode kedua lebih condong ke Boediono, yang kemudian dipilih untuk mendampinginya sebagai Wakil Presiden di periode 2009-2014.

(Baca juga bagian pertama: Matahari Kembar” di Periode Pertama Kepemimpinan SBY)

Boediono bukan seorang pemalas, sebaliknya ahli ekonomi dari Universitas Gadjah Mada ini dikenal sebagai seorang pekerja keras. Boediono juga bukan peragu, terbukti dari keberaniannya dalam memutuskan kebijakan bailout Century sebesar Rp6.7 triliun. Tapi selama ini Boediono memiliki karakter yang berbeda dengan Kalla. Mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian ini lebih tertutup dalam menyampaikan pendapat. Ada juga yang menilai Boediono memiliki karakter yang sangat santun, hingga tidak berani berbeda pendapat dengan SBY.

Periode kepemimpinan SBY jilid II ini pun makin dikenal dengan istilah “double break” atau “rem ganda”. Tidak ada lagi yang berperan “tukang tancap gas”. Kesan kebimbangan pertama yang menyelimuti periode kedua kepemimpinan SBY terlihat di kasus kriminalisasi petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Kepolisian, yang dikenal juga dengan istilah “Cicak vs Buaya” di tahun 2009 hingga 2010.

Dengan dalih tidak ingin intervensi kasus hukum, pemerintahan SBY-Boediono terkesan membiarkan wacana adanya peperangan antara KPK vs Polri beredar luas di masyarakat. Simpati publik memang lebih mengalir ke KPK. Sehingga muncul dugaan adanya upaya pelemahan KPK–lebih sadis lagi muncul wacana pelemahan pemberantasan korupsi–oleh pemerintahan SBY. Sikap SBY yang dianggap lamban dalam mengatasi kasus Cicak vs Buaya bahkan direpresentasikan dengan sosok kerbau bernama Si Buya di awal Februari 2010.

Salah satu peristiwa yang jadi momentum kebimbangan SBY adalah sewaktu kasus Bank Century ‘dibawa’ ke parlemen. Dengan demikian aroma politik pun terasa kental dalam kasus yang seharusnya ditangani secara hukum. Pemerintahan SBY seperti ‘disandera’ oleh mitra koalisinya sendiri. Sebab dua dari mitra koalisi di Sekretariat Gabungan, yaitu Golkar dan PKS, dianggap ‘membelot’. Akibatnya parlemen menganggap ada penyimpangan dalam keputusan dana talangan untuk Bank Century pada Maret 2010.

Wapres Boediono yang sewaktu menjadi Gubernur Bank Indonesia ikut memutuskan pemberian dana talangan ke Bank Century sontak menjadi sorotan. Banyak yang menganggap keputusan DPR bersifat politis, karena seperti menggoyang legitimasi pemerintahan SBY-Boediono. Padahal dari sisi hukum, ketika itu KPK belum menetapkan satu orang pun pembuat kebijakan terkait kasus Bank Century sebagai tersangka.

Kasus korupsi memang menjadi ujian sendiri bagi kepemimpinan SBY di periode kedua. Beberapa saat menjelang berakhirnya kabinet, tercatat ada tiga menteri aktif di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II yang dijadikan tersangka kasus korupsi oleh KPK: Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng, Menteri Agama Suryadharma Ali, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik. Catatan lebih buruk juga harus diberikan kepada Partai Demokrat, partai yang didirikan dan mengantar SBY menjadi presiden. Sejumlah petinggi partai juga terkena kasus korupsi, termasuk yang melibatkan Ketua Umum Anas Urbaningrum dan Bendahara Muhammad Nazaruddin.

Selain karena kasus korupsi, rapor merah juga diberikan SBY terkait disahkannya Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah yang menetapkan Kepala Daerah dipilih DPRD. Sebagai informasi, UU Pilkada merupakan regulasi yang dirancang oleh pemerintah. Karena menuai kecaman dan dianggap anti-demokrasi, SBY kemudian berjanji Partai Demokrat akan membatalkan pengesahan RUU Pilkada.

Entah sandiwara apa yang dimainkan, saat hitung-hitungan suara penentang RUU Pilkada lebih banyak dibandingkan pendukungnya, Partai Demokrat yang awalnya menentang memilih walk out. Akibatnya UU Pilkada disahkan dan SBY menjadi pihak yang paling dikecam. Kecaman kepada SBY yang dianggap anti-demokrasi, yang kebanyakan dilakukan lewat media sosial, kemudian menjadi sorotan internasional.

Untuk memadamkan kecaman publik, SBY kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang untuk membatalkan UU Pilkada. Perpu yang umumnya digunakan dalam keadaan darurat ini pada akhirnya memang membutuhkan pengesahan DPR. Karena itu banyak yang heran dengan langkah yang dilakukan SBY: Memutuskan walk out ketika punya peluang untuk membatalkan, namun akhirnya merilis Perpu dan mengembalikan bola panas ke DPR.

Meski begitu di akhir masa jabatannya, ada hal positif yang harus dicatat dengan huruf tebal. SBY sukses memimpin transisi kepemimpinan melalui Pemilu 2014. Meskipun Pemilu 2014 berjalan dengan ketat dan hanya selisih kurang dari 5 persen, pesta demokrasi ini berjalan damai. SBY juga mampu mencairkan ketegangan antara kubu Prabowo Subianto sebagai calon presiden nomor urut satu dengan kubu Joko Widodo sebagai calon presiden nomor urut dua. Ketika Joko Widodo terpilih sebagai presiden pengganti, SBY pun tidak segan memperkenalkan Jokowi ke lingkungan Istana Kepresidenan.

***

Lihat juga:

Bagian 3:  Sisi Lain Kepemimpinan SBY, dari Musisi Produktif hingga Media Sosial Kepresidenan

 

The following two tabs change content below.
Pemimpi siang bolong; Pencinta film; Korban absurditas

Comments

comments